Pada
tahun 1595 Coenelis de Houtman yang sudah merasa mantap, mengumpulkan
modal untuk membiayai perjalanan ke Timur Jauh. Pada bulan April 1595,
Cornelis de Houtman dan De Keyzer dengan 4 buah
kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara. Selama dalam pelayaran itu selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpin oleh De Houtman berhasil berlabuh di Banten.
kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara. Selama dalam pelayaran itu selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpin oleh De Houtman berhasil berlabuh di Banten.
A. VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)
Atas
prakarsa dari dua tokoh Belanda, yaitu : Pangeran Maurits dan Johan van
Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda
dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC
(Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai
Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada
tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh
Francois Wittert. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah :
a. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.
b. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.
c. Untuk membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, oleh pemerintah Belanda VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal sebagai Hak Octroi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Monopoli perdagangan
2. Mencetak dan mengedarkan uang
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
6. mendirikan benteng
7. menyatakan perang dan damai
8. mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat
Untuk
mendapatkan keuntungan yang besar VOC menerapkan monopoli perdagangan.
Bahkan pelaksanaan monopoli VOC di Maluku lebih keras dari pada
pelaksanaan monopoli bangsa Portugis. Peraturan-peraturan yang
ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain
sebagai berikut :
1. Verplichte Leverantie
2. Contingenten
3. Ekstirpasi
4. Pelayaran Hongi
SISTEM BIROKRASI VOC
Untuk
memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dikuasai, VOC
mengangkat seorang Gubernur Jendral yang dibantu oleh empat orang
anggota yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Di bawah Gubernur
Jendral diangkat beberapa Gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah
Gubernur terdapat beberapa Residen yang dibantu oleh Asisten Residen.
Sedangkan pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan
tradisional seperti raja dan bupati. Sistem pemerintaha seperti ini
disebut dengan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect Rule).
KEMUNDURAN VOC
Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC
2. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC
3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar
4. Adanya persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, seperti kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan kongsi dagang Inggris (East Indian Company).
5. Hutang VOC yang sangat besar
6. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran
7. Berkembangnya faham liberalisme, sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan
8.
Pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. menganggap
badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam
menghadapi Inggris, sehingga VOC harus dibubarkan.
Pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC (octroi)
dihapus. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo
kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua hutang dan
kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.
B. MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA
Pada
tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan
Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah
pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek).
Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon
Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan
membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris
dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.
Setelah
VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah
jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang
disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.
C. MASA PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS
1. LATAR BELAKANG
Karena
secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris, Napoleon Bonaparte
merasa perlu menduduki Belanda. Sehingga pada tahun 1806, Perancis
(Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk “Koninkrijk
Holland” (Kerajaan Belanda) sebagai gantinya. Napoleon kemudian
mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda. Hal ini berarti
sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Indonesia adalah
pemerintahan Belanda-Perancis. Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels
sebagai Gubernur Jendral di Indonesia (1808 – 1811. Daendels mulai
menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama “mempertahankan
Pulau Jawa dari serangan Inggris”.
2. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS
a. Bidang Birokrasi Pemerintahan
1. Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman
2. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat.
3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.
b. Bidang Hukum dan Peradilan
1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu :
a. Pengadilan untuk orang Eropa
b. Pengadilan untuk orang Pribumi
c. Pengadilan untuk orang Timur Asing
2. Pemberantasan
korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi
ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan
tanah kepada pihak swasta.
c. Bidang Militer dan Pertahanan
1. Membangun jalan antara Anyer – Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian.
2. Membangun
pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab
tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Hubungan Belanda dan
Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan.
3. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2. Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.
3. Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
e. Bidang Sosial
1. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan.
2. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan.
3. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
Louis
Bonaparte sebagai raja Belanda, akhirnya menarik kembali Daendels
dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Apabila
diteruskan lebih lama lagi, maka dikhawatirkan akan memperburuk citra
Belanda di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan
pengangkatannya sebagai seorang Panglima Perang yang kemudian dikerahkan
ke medan Rusia.
D. MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (Masa Interegnum) 1811 – 1816
1. LATAR BELAKANG
Ketika
akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali
ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jendral Jansen, tidak mampu menahan
serangan musuh, sehingga terpaksa menyerah. Akhir dari penjajahan
Belanda – Perancis ini ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, yang isinya sebagai berikut :
1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
3. Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.
4. Semua hutang Pemerintah Belanda yang dulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang ini ditandatangani pada tanggal 18 – 9 – 1811, oleh S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda.
Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11 – 9 – 1811, raja muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia.
2. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES
a. Bidang Birokrasi Pemerintahan
Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut :
1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.
2. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.
3. Bupati-bupati
atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial
yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.
b. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.
2. Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent).
3. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Sosial
1. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
2. Penghapusan perbudakan.
3. Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan Harimau.
d. Bidang Ilmu Pengetahuan
Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :
1. Ditulisnya buku berjudul History of Java.
2. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
3. Dirintisnya Kebun Raya Bogor
3.
BERAKHIRNYA KEKUASAAN THOMAS STAMFORD RAFLLES
Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London, 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut :
1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda
2. Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap ditangan Inggris
3. Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.
E. MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (Nederlandsch Indie) (1816 – 1942)
1. Pemerintahan Komisaris Jendral
Setelah
berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah
Pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan
pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout, Buyskess dan Van Der Capellen.
Mereka berpangkat komisaris Jendral. Masa peralihan ini hanya
berlangsung dari tahun 1816 – 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan
mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van Der Capellen (1816-1824)
Dengan
berdirinya Singapura maka timbullah perselisihan mengena batas-batas
wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda. Masalah ini kemudian
diselesaikan lewat Treaty of London, 1824, yang isinya sebagai berikut :
1. Kedua negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.
2. Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan Singapura
3. Inggris menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.
4. Kemerdekaan
Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan
Bufferstaat yaitu daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia
dan Inggris di Singapura dan Malaka.
5. Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.
Pada
kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum
konservatif terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda
dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan Cultuur Stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk.
F. PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (CULTUUR STELSEL) PADA TAHUN 1830 - 1870
a. Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar.
2. Terjadinya Perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.
3. Terjadi
Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan
termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih
20.000.000 Gulden.
4. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.
5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan
usaha mempraktekkan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi
tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk.
b. Aturan-aturan Tanam Paksa
Ketentuan-ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran
negara) tahun 1834, no. 22, beberapa tahun setelah Tanam Paksa
dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Persetujuan-persetujuan
akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari
tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual dipasaran
Eropa.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk, tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.
5. Hasil
dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; Jika
harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka
kelebihan itu diberikan kepada penduduk.
6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani, akan menjadi tanggungan pemerintah
7. Bagi
yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau
pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
8. Pelaksanaan
Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi.
Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.
Ketentuan
ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat.
Dalam prakteknya, sistem tanam paksa seringkali menyimpang, sehingga
rakyat banyak dirugikan, misalnya:
1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan.
2. Luas
tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka.
Seringkali tanah tersebut satu per tiga bahkan semua tanah desa
digunakan untuk tanam paksa.
3. Pengerjaan
tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman
padi. Sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkelai.
4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa.
5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani
7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan.
c. Akibat-akibat Tanam Paksa
Bagi Belanda
1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa
2. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar
3.
Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina,
kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya
besar.
4. Belanda mendapatkan keuntungan (batiq slot) yang besar.
Bagi Indonesia
Dampak negatif :
1. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan
2. Beban pajak yang berat
3. Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen
4. Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana.
5. Jumlah penduduk Indonesia menurun.
Dampak positif :
1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru
2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
Karena
reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda
mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan
sistem politik ekonomi liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa
adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet), 1870.
G. POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870
1. LATAR BELAKANG
a. Pelaksanaan
Sistem Tanam Paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi
namun memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Kerajaan Belanda.
b. Berkembangnya
faham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi
Industri sehingga sistem Tanam Paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
c. Kemenangan
Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda
menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia). Hal
ini dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai
Liberal, dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
d. AdanyaTraktat
Sumatera, 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan
wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda
menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris
dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
Pelaksanaan politik ekonomi liberal ini dilandasi dengan beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut :
1. Indische Comptabiliteit Wet, 1867.
2. Suiker Wet
3. Agrarische Wet (Undang-undang Agraria),1870.
4. Agrarische Besluit, 1870.
2. PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL
Sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan Imperialisme Modern (Modern Imperialism). sejak tahun tersebut di Indonesia telah diterapkan Opendeur Politiek
yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing.
Disamping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing lain juga
masuk ke Indonesia, seperti modal dari Inggris, Amerika, Jepang dan
Belgia. Modal-modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor
pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu,
timah dan minyak. Sehingga perkebunan-perkebunan dibangun secara luas
dan meningkat pesat.
3. AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL
Ø Bagi Belanda :
1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
2. Hasil-hasil
produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Pada
tahun 1870 luas tanah di pulau Jawa yang ditanami tebu seluas 54.176
bahu, maka dalam tahun 1900 meningkat menjadi 128.301 bahu.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
Ø Bagi rakyat Indonesia :
- Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
- Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula membawa akibat buruk bagi penduduk. Uang sewa tanah dan upah pekerja menurun.
- Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat.
- Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyak barang-barang impor dari Eropa.
- Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
- Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.
H. POLITIK ETIS
1. Latar Belakang
a.
Pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah
bagi Belanda, namun menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.
b. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi.
c. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) seperti Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.
Tokoh
tersebut memperjuangkan agar pemerintah Belanda meningkatkan
kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi
dan efisiensi. Perjuangan mereka kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan.
2. Pelaksanaan Politik etis
Pada
periode 1900 -1925 banyak kemajuan dan perubahan dicapai.
Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam
kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut
sebagai berikut :
a. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum
tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dilakukan secara sentralisasi.
Seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat
pemerintahan yang ada di Nederland. Sejak tahun 1854 dikeluarkan
peraturan yang memberikan hak kepada parlemen untuk mengawasi jalannya
pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan zaman ekonomi liberal.
b. Irigasi
Sarana
yang sangat vital bagi pertanian adalah sarana irigasi (pengairan).
Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan
irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau. Pada tahun 1908
berkembang menjadi 173.000 bau. Menurut rencana pada tahun 1890 akan
dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun.
c. Emigrasi (Transmigrasi)
Dalam abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu.
d. Edukasi
Pada
mulanya pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk
rakyat pribumi. Sekolah kelas I (angka satu) yang diperuntukkan kepada
anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan dan berharta. Sedangkan
sekolah kelas II (angka dua) diperuntukkan kepada anak-anak pribumi pada
umumnya. Mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca, menulis,
berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.
3. Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi
Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :
1. Sejak
pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang
besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.
2. Hanya
sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan
yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.
Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.
SOAL-SOAL EVALUASI
A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !
1. Latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah
B. Runtuhnya Konstantinopel, 1453, ke tangan bangsa Turki Saljuk menyebabkan terputusnya hubungan dagang Asia-Eropa
C. Keinginan membuktikan teori Copernicus bahwa bumi itu bulat
D. Penemuan mesin uap oleh James Watt
E. Rasa tertarik kepada buku karya Marcopolo berjudul : Imago Mundi yang menceritakan kesuburan Asia.
2. Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah ….
- Invasi Napoleon ke negara-negara Eropa termasuk Belanda
- Pendudukan Spanyol terhadap Lisabon sehingga Belanda kesulitan mendapatkan rempah-rempah
- Adanya persaingan dengan Portugis dan Spanyol dalam mencari tanah-tanah jajahan
- Keinginan untuk menemukan India
- Kekalahan Belanda dalam perang 30 tahun melawan Spanyol
3. VOC berdiri secara resmi pada tahun 1602 dan membuka kantor pertama di Banten yang dikepalai oleh ….
A. Johan van Olden Barnevelt
B. Pieter Both
C. Jon Pieterzoon Coen
D. Francois Wittert
E. Cornelis de Houtman
4. Agar
VOC leluasa dalam melaksanakan tugasnya, maka pemerintah Belanda
memberikan hak-hak istimewa kepada VOC yang meliputi hak-hak sebagai
berikut, kecuali ….
A. mengangkat dan memberhentikan pegawai
B. memiliki tentara
C. mendirikan negara merdeka di seberang lautan
D. mengeluarkan / mencetak uang
E. menyatakan perang dan damai
5. Setelah mampu menggantikan posisi Portugis di Maluku, Belanda mendirikan Loji di Ambon dengan Gubernur Jendral Pertamanya ….
A. Pieter Both
B. Jon Pieterzoon Coen
C. Van Den Bosch
D. De Jonge
E. De Kock
6. Seorang Gubernur Jendral yang memindahkan Loji VOC dari Ambon ke Batavia adalah ….
A. de Jonge
B. de Fock
C. Pieter Both
D. Jan Pieterzoon Coen
E. Van Den Bosch
7. Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah di Maluku agar harganya stabil/naik disebut ….
A. Verplichte Leverantie
B. Pelayaran Hongi
C. Contingenten
D. Poenale Sanctie
E. Eksterpasi
8. Kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan hasil bumi disebut ….
A. Verplichte Leverantie
B. Pelayaran Hongi
C. Contingenten
D. Poenale Sanctie
E. Eksterpasi
9. Semakin luasnya wilayah VOC berakibat kemunduran VOC itu sendiri, sebab ….
A. Semakin banyaknya korupsi
B. Tidak sesuai dengan semangat Liberalisme Ekonomi
C. Bersaing dengan Portugis dan VOC
D. Biaya perang yang terlalu besar
E. Anggaran untuk pegawai terlalu besar
10. Langkah-langkah Daendels dalam mengemban tugasnya di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Pulau Jawa dibagi menjadi 18 wilayah
B. Membangun jalan antara Anyer dan Panarukan
C. Menerapkan kerja Rodi
D. Menerapkan Preanger Stelsel
E. Menerapkan penyerahan wajib
11. Proses penyerahan kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke Inggris tahun 1814 ditandai dengan ….
A. Convention of London
B. Traktat Sumatra
C. Kapitulasi Tuntang
D. Kapitulasi Kalijati
E. Perjanjian Bongaya
12. Setelah ditunjuk sebagai Gubernur Jendral di Indonesia, Raffles melakukan langkah-langkah pembaharuan sebagai berikut, kecuali ….
A. menerapkan sistem Landrent
B. menerapkan kerja rodi
C. menghapuskan penyerahan wajib
D. menegakkan persamaan hukum
E. membagi Pulau Jawa menjadi 9 propinsi
13. Sistem Tanam Paksa yang diusulkan Van den Bosch didorong oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ….
- kas negara yang kosong
- keinginan para Bupati untuk mendapatkan Cultuure Procenten
- pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak
- hutang luar negeri yang berat
- perang yang memakan biaya besar
14. Penderitaan
rakyat pada masa Tanam Paksa semakin parah karena ulah para Bupati yang
berlomba-lomba mendapatkan bonus dari pemerintah Belanda bila hasil
Tanam Paksa di daerahnya melebihi target. Bonus itu disebut ….
A. Verplichte Leverantie
B. Cultuure Procenten
C. Contingenten
D. Batig Saldo
E. Eksterpasi
15. Sebenarnya
sistem Tanam Paksa merupakan kelanjutan dari praktek pemerasan yang
pernah dilakukan oleh Daendels sebelumnya, yaitu ….
A. kerja rodi
B. Verplichte Leverantie
C. Hongi Tochten
D. Preanger Stelsel
E. Cotingenten
16. Berakhirnya Cultuur Stelsel ditandai dengan dikeluarkan peraturan ….
- Suiker Wet
- Agrarische Wet
- Compatibilitet Wet
- Poenale Sanctie
- Bill of Right
17. Undang-undang
yang menyatakan bahwa dalam menyusun anggaran belanja, Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda harus mendapat persetujuan Parlemen adalah .…
A. Suiker Wet
B. Agrarische Wet
C. Compatibilitet Wet
D. Poenale Sanctie
E. Wilden Schoolen Ordonantie
18. Artikel karya Van Deventer yang ditulis dalam majalah de Gids, berisi tentang perlunya kebijaksanaan politik etis adalah ….
A. Max Havelar
B. Eure Schuld
C. Al ik en Nederlander Was
D. From dark to light
E. Indonesia Menggugat
19. Buku
karya Multatuli yang berisi tentang kisah Saijah dan Adinda, petani
yang jadi korban Tanam Paksa di Lebak, Banten berjudul ….
A. Max Havelar
B. Eure Schuld
C. Al ik en Nederlander Was
D. From dark to light
E. Indonesia Menggugat
20. “Inggris tidak akan menghalangi usaha Belanda meluaskan wilayah di Sumatra” adalah bunyi dari ….
A. Traktat London, 1824
B. Traktat Sumatra, 1814
C. Traktat London, 1871
D. Plakat Pendek
E. Plakat Panjang
B. JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Apa sebenarnya tugas utama Herman W. Daendels datang ke Indonesia ?
2. Tuliskan isi Convention of London, tahun 1814, antara Inggris dan Belanda !
3. Apa akibat-akibat positif Tanam Paksa bagi bangsa Indonesia ?
4. Apa yang dimaksud dengan Cultuure Procentence ?
5. Apa yang dimaksud dengan :
a. Comtabilitet Wet
b. Suiker Wet
c. Agrarische Wet
d. Poenale Sanctie
6. Sebutkan akibat-akibat pelaksanaan politik ekonomi liberal kolonial 1870-1900 bagi bangsa Belanda dan bangsa Indonesia
7. Apa yang dimaksud dengan siasat “Benteng Stelsel” ?
8. Apa yang dimaksud dengan Pax Netherlandica ?
A. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
1. Faktor Intern (dari dalam)
a. Penderitaan rakyat selama penjajahan Belanda
b. Adanya deskriminasi rasial
c. Adanya Politik Etis
2. Faktor Extern (dari luar)
a. Pengaruh faham-faham baru dari Eropa, seperti : Liberalisme, Demokrasi dan Nasionalisme
b. Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904 – 1905), mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia.
c. Pengaruh pergerakan nasional negara-negara Asia-Afrika lainnya, seperti : Turki, Mesir, India, Cina dan Filipina.
0 komentar:
Posting Komentar